Kutai Kartanegara
Komisi III DPRD Kaltim Legislator turun ke lokasi longsor Adv Tinjau lngsung longsor di Batuah
Komisi III DPRD Kaltim Tunjuk Inspektur Tambang Cari Ada Tidaknya Jejak Tambang di Longsor Batuah
SELASAR.CO, Kukar – Upaya penanganan dampak longsor di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, kembali menjadi perhatian utama Komisi III DPRD Kalimantan Timur. Untuk kedua kalinya, para legislator turun langsung ke lokasi longsor di kawasan tambang PT BSSR KM 28, sebagai bentuk lanjutan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) 2 Juni 2025. Dalam peninjauan yang digelar hari ini, Senin (24/6/2025) Komisi III DPRD Kaltim dipimpin oleh Wakil Komisi yaitu Akhmed Reza Fachlevi.
Turut serta dalam kunjungan ini, jajaran Komisi III DPRD Kaltim yakni J. Jahidin, Sugiyono, dan Husin Jufri, bersama Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, Kepala Dinas PUPR Kukar Wiyono, dan perwakilan BPBD Kukar.
Di tengah kekhawatiran masyarakat dan kompleksitas faktor penyebab, Komisi III hadir membawa agenda jelas yaitu meninjau progres penanganan, mengevaluasi tanggung jawab, dan mendorong langkah kolaboratif berbasis kajian ilmiah.
Dalam kunjungan tersebut, muncul tiga fokus utama yang diambil.
Berita Terkait
Relokasi Warga Terdampak: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Desa Batuah menyatakan kesiapannya menyediakan lahan relokasi. Dinas Perkim telah melakukan pengukuran, dan anggaran tengah dipersiapkan.
Penelusuran Akar Masalah Tambang: Menanggapi sorotan Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu soal aktivitas tambang yang diduga memperparah longsor, Komisi III dan Dinas ESDM menyerahkan penilaian teknis kepada Inspektur Tambang.
Pendekatan ilmiah dan objektif ditekankan agar tidak ada simpulan prematur.
Pemulihan Infrastruktur Jalan Nasional: BBPJN telah menunaikan perbaikan darurat, namun realisasi perbaikan permanen masih menunggu alokasi dari pemerintah pusat. Tanah labil dan kontur miring menambah tantangan teknis di lapangan.
Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus mengawal penanganan pasca bencana secara menyeluruh, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data, kajian ilmiah, dan kepentingan masyarakat luas.
“Kita ingin semua persoalan ini diselesaikan secara adil, transparan, dan tuntas. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan sangat penting dalam proses pemulihan ini,” ujar Reza.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
