Ragam
Krisis Dokter di Daerah Terpencil, DPRD Kaltim Desak Solusi Struktural
SELASAR.CO, Samarinda - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti persoalan mendesak dalam sektor kesehatan: ketimpangan distribusi tenaga medis, khususnya dokter, yang masih belum tertangani secara adil di berbagai wilayah, terutama daerah pelosok.
Ketua Komisi IV, Baba, mengungkapkan bahwa data terakhir dari Dinas Kesehatan menunjukkan Kalimantan Timur hanya memiliki sekitar 2.000 dokter, jauh dari jumlah ideal yang diperkirakan mencapai 4.000. Ketimpangan ini, menurutnya, bukan semata-mata masalah teknis semata.
“Masalah ini sudah masuk ke ranah struktural. Kita butuh pendekatan jangka panjang yang menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari solusi, Baba mendorong pelaksanaan program beasiswa kedokteran berbasis ikatan dinas, khususnya bagi calon dokter spesialis. Skema ini diharapkan mampu mendorong lulusan untuk kembali mengabdi di daerah asal, terutama kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Berita Terkait
Dalam waktu dekat, Komisi IV berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran rumah sakit milik Pemprov Kaltim guna menggali kebutuhan dan persoalan di lapangan secara langsung.
“Kami ingin mendapatkan gambaran riil. Dengan begitu, arah kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran,” kata Baba.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat infrastruktur layanan kesehatan, terutama dengan pemanfaatan teknologi seperti telemedicine. Menurutnya, layanan digital menjadi solusi potensial untuk menjangkau wilayah dengan akses terbatas.
Senada dengan Baba, Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra yang juga berlatar belakang dokter mengungkapkan bahwa ketimpangan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi masalah klasik. Dari total 188 puskesmas di Kaltim, sebanyak 48 di antaranya belum memiliki tenaga medis lengkap, termasuk dokter umum dan tenaga farmasi.
“Distribusi tenaga medis kita masih berat sebelah. Banyak puskesmas di kota sudah lengkap, sementara di pedalaman masih kekurangan sembilan jenis tenaga medis,” ucap Andi.
Ia mendorong agar program beasiswa kedokteran berbasis kontrak kerja untuk anak-anak daerah segera dijalankan. Dengan kewajiban kembali bertugas di daerah asal setelah lulus, program ini dinilai mampu mempercepat pemerataan.(ADV/DPRDKALTIM)
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
