Tol Samarinda-Bontang Jadi Proyek Strategis Nasional, Banjir Samarinda Tak Masuk

Sabtu, 14 Maret 2020

SELASAR.CO, Samarinda - Pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan. Proyek-proyek tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dari total 13 proyek yang diusulkan Kaltim, dalam proyek besar yang akan masuk dalam RPJMN 2020-2024 hanya 3 di antaranya yang dipilih Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sedikitnya jumlah PSN yang diprioritaskan pemerintah pusat, karena memang masing-masing provinsi hanya diberi jatah 3 slot.

Tiga proyek besar dari Kaltim sendiri, ialah Pembangunan Jalan Raya sepanjang 340 kilometer dari Tering-Long Bagun hingga Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu, (Mahulu), lalu pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang sepanjang 95 kilometer, serta pembangunan akses jalan pada dua sisi Jembatan Pulau Balang, yakni 8 kilometer di sisi Penajam Paser Utara (PPU) dan 14 kilometer pada sisi Balikpapan.

Namun proyek pengendalian banjir Kota Samarinda dan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), yang sebelumnya disebutkan Gubernur Kaltim Isran Noor bisa mendapatkan bantuan dana dari pusat, tidak masuk dalam daftar.

Berita Terkait

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setprov Kaltim Fadjar Djojoadikusumo menjelaskan, untuk bisa masuk dalam PSN pada RPJMN 2020-2024, sebuah proyek harus memenuhi 3 kriteria.

"Pertama kriteria dasar. Sesuai tidak dengan RPJMN, sesuai tidak dengan RPJMD ada RKPD tidak, sesuai dengan renja dinas tidak, itu kriteria dasar. Lalu kriteria strategis, itu strategis tidak kalau dibangun. Impilkasinya bagaimana ke ekonomi secara umum, lalu kriteria operasional. Misal kalau dikasih duit, bisa dikerjakan tidak, kalau dia tidak siap dikerjakan ya tidak siap artinya, desain ada tidak, lahannya bebas tidak itu kriteria operasional," ujar Fadjar.

Namun di luar dari syarat tadi lanjut Fadjar proyek yang terpilih harus bisa selesai sebelum tahun 2024. Hal inilah, yang kemudian menyebabkan penanggulangan banjir termasuk normalisasi SKM yang oleh Pemprov Kaltim diusulkan mendapat gelontoran dana APBN hingga Rp934,3 miliar, tidak masuk dalam daftar proyek besar RPJMN.

Selain itu, normalisasi SKM kata Fadjar juga punya kemungkinan diselesaikan hingga 2024 relatif kecil, karena memerlukan penanganan yang ekstra. Namun demikian, ia memastikan bahwa tak masuknya proyek ini ke dalam daftar bukan berarti tak ada lagi penanganan.

"Possibility to execute (kemungkinan untuk dieksekusi) itu kecil untuk SKM, itu perlu waktu juga untuk pembebasan lahan. Bahwa dia ditangani iya, tapi tidak spesial. Tiap tahun ditangani APBN setiap tahun ada Rp15 miliar, tapi mungkin perlunya Rp1 triliun. Proyek besar ini percepatan. Yang reguler tetap jalan. Dengan major project diharapkan ada percepatan, kalau itu masuk bisa Rp1 triliun dia dapat. Kalau jalan di Tering itu keperluan sekitar Rp7,5 triliun," paparnya.

Secara umum, mengapa 3 proyek yang didominasi sektor transportasi itu masuk, Fadjar mengatakan bahwa kini prioritas pemerintah masih pada urusan menyambungkan aksesbilitas antar daerah. Apalagi, proyek tol Samarinda-Bontang dianggap penting, karena lanjutan dari tol Balikpapan-Samarinda.

"Samarinda-Bontang itu dianggap penting, karena dia lanjutan. Kan kalau orang Berau atau Kutim kalau mau ke Balikpapan atau Samarinda kasian jauh. Itu menurut kami penting," bebernya.

Selain itu, untuk jalan akses di Jembatan Pulau Balang. Nantinya, akses tersebut akan menjadi penyambung jalan nasional yang tak tersambung dari Balikpapan dan PPU.

"Itu sekitar 8 kilometer lewat rawa, lewat Jembatan Riko di PPU. Yang di sisi Balikpapan 14 kilometer, lebarnya 4 lajur. Ini yang minta dipercepat, karena jalan nasional itu tidak ada dari PPU ke Balikpapan, Semoi-Sepaku- Petung itu jalan provinsi, itu yang panjangnya 194 kilometer. Jadi itu yang kami minta nanti yang lewat Pulau Balang akan jadi jalan nasional," ungkapnya.

Selain 3 proyek tadi, 10 proyek yang terus diperjuangkan untuk bisa mendapatkan pendanaan APBN yaitu Pengendalian Banjir tiga kota (Samarinda, Balikpapan dan Bontang) dengan dana yang dibutuhkan Rp934,3 miliar.

Pembangunan Kilang Minyak Bontang senilai Rp197,59 triliun. Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Rp16,5 triliun. Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan sebesar Rp164,05 miliar.

Pengembangan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda Rp550 miliar. Lanjutan pembangunan Bendungan Marangkayu Kukar Rp56,5 miliar. Pembangunan Bendungan Lambakan Rp7,1 triliun dan Bendung Regulator Telake Rp1,76 triliun. Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi PPU Rp1,27 triliun.

Perpanjangan runway Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Rp500 miliar dan Pengelolaan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Maloy luas 557,34 hektare.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan