Ragam
mengesahkan APBD Kaltim DPRD Kaltim APBD Kaltim APBD 2020 
Defisit Rp.2 Triliun, APBD Kaltim 2021 Disahkan Sebesar Rp.11,6 Triliun
SELASAR.CO, Samarinda - Pada Selasa (15/12/2020), DPRD Kaltim akhirnya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Pengesahan APBD Kaltim ini diketok dalam Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam agenda penyampaian laporan akhir badan anggaran DPRD provinsi Kaltim pembahasan raperda tentang RAPBD tahun 2021, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan menyampaikan poin-poin utama kesepakatan hasil pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi Kaltim tahun anggaran 2021. "Pendapatan Sebesar Rp.9.590.400.000.000 yang terdiri dari PAD Rp.5.396.942.567.871, Pendapatan transfer Rp.4.180.730.432.129, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp12.727.000.000," ucapnya.
Sementara itu untuk belanja daerah totalnya senilai Rp.11.616.186.000.000 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.5.670.574.785.870, belanja modal Rp.1.800.369.714.130, belanja tidak terduga Rp.200 miliar, belanja transfer Rp3.945.241.500.000. Pada tahun ini APBD Kaltim pun mengalami defisit Rp.2.025.786.000.000.
Setelah agenda penyampaian laporan akhir selesai, rapat paripurna yang digelar malam hari itu pun dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan APBD Tahun Anggaran 2021 antara DPRD provinsi Kaltim dan Gubernur Kaltim yang dalam kesempatan itu diwakili oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
Berita Terkait
"Defisit ini kan diperhitungkan dengan silva yang ada dan kemungkinan peningkatan pendapatan. Karena tahun ini PAD kita meningkat dari target. Mangkanya pada tahun depan itu diperkirakan akan meningkat. Itu secara persentase masuk logika yang memenuhi kategori keuangan yang disetujui kementerian dalam negeri," ujar Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.
Sementara itu Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK berharap dengan pengesahan APBD ini masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan dasar yang masih belum seluruhnya dirasakan masyarakat.
"Mudah-mudahan anggaran yang sudah disahkan ini benar-benar menyentuh masyarakat kita, utamanya dalam bidang infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan. Kita di Kaltim ini masih miskin infrastruktur, sehingga saya minta keseriusan SKPD untuk tidak sekedar usul-usulkan saja," tutur Makmur.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan