Kutai Timur

Peningkatan Anggaran di BPKAD LKPJ Bupati Kutim DPRD Kutim 

DPRD Kutim Pertanyakan Peningkatan Anggaran di BPKAD Saat OPD Lain Dirasionalisasi



DPRD Kutim Pertanyakan Peningkatan Anggaran di BPKAD Saat OPD Lain Dirasionalisasi
Ketua Pansus, Faizal Rachman.

SELASAR.CO, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menemukan keanehan saat berlangsungnya rapat evaluasi antara panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun anggaran 2020 dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pasalnya, menurut Ketua Pansus  Faizal Rachman, saat berlangsungnya rapat evaluasi LKPJ Bupati Kutim, pihaknya kembali menyoroti adanya peningkatan anggaran di BPKAD Kutim pada tahun 2020 lalu dari Rp 28 miliar (APBD Murni), menjadi Rp 41 miliar (APBD Perubahan).

Padahal di APBD-Perubahan tahun lalu Pemkab Kutim justru melakukan rasionalisasi anggaran secara besar-besaran sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

“Bahkan kemarin saat berlangsungnya rasionalisasi, kalau belanja ke masyarakat janganlah dipotong,  ini ko tadi kita temukan justru belanja pegawainya yang mengalami kenaikan di program kegiatan itu. Itu yang kita tanyakan tadi, tapi ternyata mereka tidak bisa menjawab,” Ucap Faizal Rachman usai memimpin rapat evaluasi pansus LKPJ Bupati Kutim. Jumat, (16/4/2021).

Untuk itu, karena belum ada jawaban dan kepastian dari BPKAD Kutim, akhirnya pihaknya kembali menunda rapat dan mengagendakan kembali pelaksanaan rapat di lain waktu. “Tadikan harusnya dua OPD yang hadir, BPKAD dan Sekretariat Daerah. Cuman karena Sekretariat Daerah hanya Sekda yang hadir akhirnya rapat ditunda kembali,” Jelasnya

Lebih Lanjut Faizal mengaku jika sejak dulu dirinya selalu menyampaikan ke Pemerintah, jika bisa Pembahasan APBD dibahas sampai ke lampiran ke 3. Karena ketika APBD sudah disahkan maka otomatis akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

“Kitakan biasanya hanya fokus membahas global pendapatan dan pengeluaran. Tapi rincian ketiganya kita tidak pernah plototin, makanya tadi begitu kita lihat satu-satu APBD-nya ya begitu ko ini malah naik, sementara yang naik belanja pegawai. Bahkan dalam laporan LKPJ dari Rp 41 miliar itu, terealisasi 99 persen. Ini OPD lain melakukan rasionalisasi tapi BPKAD justru mengalami kenaikan.” tuturnya.

Penulis: Bonar
Editor: Awan

Berita Lainnya