Kutai Timur
DPRD Kutim RPJMD Kutim Fraksi Golkar
Fraksi Golkar Dorong Pemkab Kutim Percepat Rancangan Awal RPJMD 2021-2026
SELASAR.CO, Sangatta - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menilai bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD periode ini berbeda dengan penyusunan RPJMD periode tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan kondisi perekonomian mengalami tekanan luar biasa (extraordinary) mengingat pembahasannya dilaksanakan di tengah tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
Kondisi ini pun dinilai berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan beberapa negara mengalami resesi akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pemerintah diharuskan lebih fokus pada percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi pasca-pandemi.
“Akibat kebijakan itu, sangat berdampak secara langsung pada jumlah transfer keuangan dan dana desa pada tahun anggaran 2021,” ucap Maswar, anggota Fraksi Golkar.
Misalnya, pada proyeksi pendapatan daerah TA 2021-2026 dapat dilihat bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat pada kisaran di atas 90% . Kemudian pada proyeksi PAD TA 2021-2026 penerimaan berkisar pada 6-7% . Pada pendapatan lain-lain TA 2021-2026 penerimaan berkisar rata-rata 2% .
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Sehingga, dalam perumusan dan penyusunan ranwal RPJMD ini dipandang perlu dilakukan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis. “Agar RPJMD 2021-2026 ini bisa memuat secara terperinci dan terstruktur segala potensi, tantangan dan hambatan pembangunan daerah, serta rumusan arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan diimplementasikan ke dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026,” jelasnya.
Selain itu, tantangan yang dihadapi daerah dalam pembangunan saat ini adalah menurunnya angka pertumbuhan ekonomi daerah akibat Covid -19, melemahnya daya beli masyarakat, naiknya angka pengangguran, dan jumlah penduduk miskin, serta pemerataan infrasruktur dasar.
Untuk itu, Fraksi Golongan Karya mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan pembahasan bersama DPRD terhadap ranwal RPJMD 2021-2026.
“Adapun agenda strategis program pembangunan yang telah berjalan antara lain; dengan ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia merupakan berkah sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Propinsi Kalimantan Timur umumnya dan Kabupten Kutai Timur khususnya, dimana Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu penyangga Ibu Kota Negara,” terangnya.
Lebih Lanjut, pemberdayaan Kawasan Ekonomi Maloy Batuta Trans Kalimantan yang juga telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 85 Tahun 2014. “Untuk itu Fraksi Golongan Karya mendukung Pemerintah Daerah sekaligus mengajak semua stakeholder untuk menggunakan momentum ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan, meningkatkan nilai investasi daerah dan terutama meningkatkan pemulihan ekonomi daerah,” tutupnya.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
