Kutai Timur
DPRD Kutim Sangatta Kutim dinas perternakan dan pertanian kutim Dinas Pertanian LKPJ Bupati Kutim Kominfo Kutim
Ada Selisih Realisasi Anggaran, Dinas Pertanian Siap Telusuri ke Bappeda
SELASAR.CO, Sangatta - Usai mengikuti rapat Pansus Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim dengan DPRD, mewakili Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutim, Mardi Suadmin selaku Kabid Peternakan mengakui, pihaknya hanya melakukan klarifikasi terkait laporan realisasi anggaran tahun 2020 yang diterima Dinas Pertanian senilai Rp17 miliar.
Dalam pertemuan itu, ditemukan selisih anggaran antara LKPJ, dengan realisasi di Dinas Pertanian sebesar kurang lebih Rp500 juta.
“Karena itu, kami akan telusuri ke Bappeda, mengapa ada selisih, dari realisasi tersebut,” kata Mardi kepada sejumlah awak media, Kamis, (29/4/2021).
Diakuinya, dari anggaran Dinas Pertanian sekitar Rp17 miliar, yang terealisasi sebenarnya Rp15 miliar lebih. Sementara dalam LKPJ, sekitar Rp16 miliar.
Berita Terkait
“Jadi anggarannya benar, realiasi di Dinas dan LKPJ yang berbeda,” katanya.
Namun, diakui, bisa jadi perbedaan itu terjadi karena Bappeda melihat item pekerjaannya memang 100 persen, sehingga anggarannya dinyatakan 100 persen pula. Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa, kalau itu dilelang, biasanya nilainya turun.
Karena itu, meskipun program terealisasi 100 persen, namun tidak mutlak anggaran juga harus 100 persen realisasi, tapi turun, sesuai dengan kontrak hasil lelang.
“Jadi kami menduga, ada kesalahan pencatatan, yang tentu akan kami klarifikasi di Bappeda,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan Pansus Jimmi, mengakui, Dinas Pertanian dipanggil Pansus terkait dengan anggaran. Ini dilakukan untuk melihat kebutuhan anggaran di dinas tersebut, untuk direkomendasikan kepada pemerintah.
“Kita ingin melihat kebutuhan untuk membiayai program mereka berapa, agar pertanian ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebab pemerintah sekarang ingin agar ekonomi bidang pertanian ini tumbuh, bahkan kalau perlu bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Karena itu, tentu membutuhkan anggaran untuk mendorong program itu agar bisa tersealisasi. Dengan mengetahui kebutuhan Dinas tersebut, maka DPRD akan merekomendasikan pada pemerintah untuk memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan,” paparnya.
Terkait dengan masalah selisih realisasi anggaran, pihaknya tidak mempermasalahkan. Sebab menurutnya, kemungkinan itu hanya masalah pencatatan.
“Nanti kita juga akan telusuri ke Bappeda, di mana salahnya,” katanya.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
