Utama

Unjuk Rasa Kenaikan BBM Aliansi Mahakam Mahasiswa Unjuk Rasa Demonstrasi Mahasiswa Kaltim Kenaikan BBM Kenaikan PPN PPN 11% BBM Non-subsidi Demonstrasi 

Tolak Kenaikan BBM dan PPN, Aliansi Mahakam Unjuk Rasa di DPRD Kaltim



Unjuk rasa di depan gedung DPRD Kaltim oleh sejumlah mahasiswa dan masyarakat.
Unjuk rasa di depan gedung DPRD Kaltim oleh sejumlah mahasiswa dan masyarakat.

SELASAR.CO, Samarinda - Terjadi aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahakam, pada hari ini, Rabu (6/4/2022).

Dalam aksi unjuk rasa, Aliansi Mahakam menuntut dan menolak sejumlah kebijakan pemerintah, di antaranya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta rencana perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode dan penundaan Pemilu 2024.

Seperti diketahui, pada 1 April 2022 lalu, Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi seperti gasoline dengan nilai oktan 92 berjenis Pertamax dan disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter. Selain itu, pada tanggal yang sama, Pemerintah juga telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 menjadi 11 persen. 

"Ini aksi lanjutan dari aksi sebelumnya. Kenaikan BBM dan PPN itu sangat tidak relevan di saat kondisi pandemi sekarang, serta pemulihan ekonomi yang belum maksimal. Hal ini sangat tidak diterima masyarakat," ujar Arya, humas aksi Aliansi Mahakam.

Terkait rencana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024, hal tersebut telah ramai digaungkan bahkan dari tahun 2019 lalu. Walaupun demikan, diketahui hal tersebut merupakan wacana yang bersifat nonformal. 

Arya menjelaskan, bahwa sesuai Pasal 7 amandemen UUD 1945 tertuang bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya diberikan masa jabatan satu periode dan sesudahnya dapat dipilh kembali dengan masa jabatan yang sama. Namun, setelah itu tidak dapat dipilih kembali. "Saya yakin bahwa kenaikan BBM dan PPN anggarannya akan masuk ke dalam penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," jelas Arya.

Dia berharap agar pihak DPRD dapat menemui mahasiswa dan masyarakat untuk bisa berdialog dan berdiskusi sesuai poin tuntutan yang telah dibawa Aliansi Mahakam. "Harapan hari ini adalah pihak DPRD harus mempunyai atau menyatakan sikap tegas terkait persoalan poin tuntutan yang kami bawa," kata Arya.

"Apabila pihak DPRD tidak bersikap, kami akan melakukan aksi lanjutan lebih besar lagi daripada hari ini," tutup Arya.

Penulis: Bekti
Editor: Yoghy Irfan

Berita Lainnya