Status KEK MBTK Terancam Dicabut, Ini Respon Komisi II DPRD Kaltim

Senin, 11 April 2022

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.

SELASAR.CO, Samarinda - Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) terancam bakal dicabut oleh Pemerintah Pusat. Pencabutan ini dilakukan jika pada bulan Mei mendatang, kawasan ekonomi khusus tersebut tak kunjung beroperasi.

Seperti diketahui perusahaan daerah (Perusda) yang ditunjuk untuk mengoperasikan KEK MBTK adalah Melati Bhakti Satya (MBS). Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengaku sudah memanggil MBS untuk mendengar langsung progres operasional sebagai pihak yang bertanggung jawab.

"Kemarin sudah kami RDP dengan MBS yang menangani khusus KEK MALOY, mereka secara umum menyampaikan lagi mengusahakan untuk investor masuk," jelasnya.

Dirinya pun mengharapkan persoalan ini dapat terselesaikan segera mungkin, agar infrastruktur yang sudah terbangun dapat termanfaatkan. Selain itu status kepemilikan lahan juga ia minta diperjelas.

Berita Terkait

"Infrastruktur yang dibangun itu kan sayang, tapi saya lihat kepemilikannya masih perlu harus diperjelas antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim. Terkait lahannya bagaimana, jangan-jangan ada miskomunikasi, dalam hal ini Pak Gubernur harus turun langsung untuk menyelesaikan masalah," tegasnya.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan