Kutai Timur
SKPD Kutim APBD Kutim SKPD Kutim Kecil
Tidak Ada Alasan Bagi SKPD Sebut Anggaran Kecil
SELASAR.CO, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengaku jika ditahun 2023 ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami kenikan yang signifikan. Bahkan, sebagai indikator, Alokasi Dana Desa, naik hampir 100 persen.
Karena itu, menurut Bupati Kutim tidak ada alasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengatakan anggaran kecil, jika memang mereka bisa mempertahankan program stategis mereka saat rapat Tim Angaran Pemerintah Daerah (APD).
“Anggaran kita naik signifikan. Karena itu tak ada alasan masih ada perangkat daerah yang menyatakan kekurangan anggaran. Kalau memang punya program strategis, silakan pertahankan dalam rapat TAPD. ADD saja, naik hampir 100 persen, karena indicator Kemampuan APBD kita yang cukup tinggi,” kata Bupati beberapa waktu lalu.
Disebutkam, keluhan anggaran kecil itu adalah keluhan kaset. Kalau dulu, memang iya. Namun kalau untuk sekarang, itu tidak.
Berita Terkait
Namun, meskipun Bupati menyatakan angaran besar, namun ada dinas yang masih merasa kekurangan anggaran. Seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip. Meskipun dinas ini masuk dinas kelas tipe A, anggaran yang diberikan kepada mereka, sangat minin. Untuk itu, Kadispusip Ayub Bid, meminta agar anggarannya bisa ditambah.
“Ngapain angaran disimpan, anggaran, sementara teman di SKPD, tidak bisa gerak karena anggaran kecil,” kata Ayub saat mengikuti Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan dipimpin Sekkab Kutim Rizali Hadi di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, beberapa waktu yang lalu
Rupanya bukan hanya Dinas Perpusatakaan, Satpol PP juga merasa anggaran mereka minim. Seperti mereka utarakan saat pembahasan Pansus Laporan Keterangan Pertangunjawaban (LKPJ) Bupati Kutim tahun 2022. Dalam pembahasan LKPJ, Pansus yang dipimpin Ketua Pansus David Rante mengaku Satpol PP mengeluhkan anggarannya yang kecil.
“Saatpol PP dalam pembahasan LKPJ dengan Pansus mengeluhkan kekurangan personil, serta anggaran, khususnya tunjangan, karena tunjangan Satpol PP Kutim paling rendah di Kaltim. Pansus memahami masalah ini, namun Pansus juga ingin kinerjanya terukur,“ jelas Ketua Pansus LKPJ Bupati Kutim David Rante, pada wartawan (9/5).
Menurutnya, jika memang kekurangan personil, serta anggaran maka silakan satpol PP membuat proposal pada Pemda, tentu disertai rinciannya. Personil tambahan untuk pekerjaan apa, terus sasaran yang akan dicapai, dengan penambahan personil tersebut serta anggaran. Terutama dalam hal penertiban di Kota Sangatta. sebab, memang sesuai tugas pokok Satpol, penertiban itu tugas pokoknya mereka.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
