Kutai Timur
DPRD Kutim APBD Perubahan APBD Kutim Badan Pemeriksa Keuangan
Wabub Minta Pembahasan APBD Perubahan Dipercepat
SELASAR.CO, Sangatta - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kutai Timur (Kutim) dipastikan cukup besar. Sebab, dari sisa lebih pembiayaan anggaran saja, yang sudah ketahuan itu sekitar Rp1,5 triliun, belum lagi bagi hasil sawit sekitar Rp300 miliar bahkan lebih dan berbagai pendapatan lain-lain sehingga ada prediksi APBD perubahan Kutim bisa mencaai Rp8 triliun.
Melihat realisasi APBD murni tahun ini, maka banyak kalangan mengkhawatirkan akan banyaknya silpa tahun ini. Sebab jika APBD murni yang bernilai Rp5,9 triliun realisasinya sangat kecil, apalagi jika masuk APBD perbuahan yang lebi besar, maka tentu akan membuat SKPD makin kewalahan menyerap anggaran yang ada sehingga terjadi Silpa yang besar lagi seperti tahun lalu.
Melihat kenyataan itu, Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan beberapa waktu lalu mengaku dengan masuknya APBD perubahan yang besar, maka beban pemerintah dan DPRD Kutim akan makin besar. Sebab, jika APBD perubahan yang nilainya triliunan rupiah itu dijadikan program Pemilihan langsung (PL) mungkin akan jadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau silpanya besar, maka APBD Perubahan tahun ini besar. Kalau itu di PL-kan semua, mungkin ini akan jadi beban besar bagi pemerintah. Sebab kalau di PL-kan semua, akan jadi perhatian BPK. Ini Ada apa?” kata Arfan, dengan nada tanya.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Menanggapi masalah tersebut, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan, ada aturan yang mengatakan jika di APBD perubahan tidak yakin lelang bisa selesai, maka tidak perlu dilakukan. Jadi memang dilematis juga. Tapi, memang APBD perubahan itu harus dibuatkan program baru agar anggaran ini terserap.
“Mau tak mau, kita buat program baru. Agar bisa selesai, maka kita percepat pembahasan APBD perubahan. Jika selama ini APBD perubahan itu dilakukan pembahasan sampai persetujuan di September atau Oktober, maka tahun ini APBD perubahan diajukan ke DPRD bulan Juli, diharapkan Agustus sudah selesai pembahasan dan disetujui. Sehingga pekerjaan di APBD perubahan itu bisa dikerjakan lebih cepat. Bahkan dengan pembahasan APBD perubahan yang lebih cepat, kami yakin bulan Desember, semua pekerjaan sudah selesai,” Terangnya
Penulis: Bonar
Editor: Awan
