Utama

Pemprov Kaltim satpol-pp kaltim damkar 

Satpol-PP Kaltim Rakor dengan Damkar, Usul Bankeu dan Pelatihan SDM

Selasa, 23 Juli 2024

SELASAR.CO, Samarinda - Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam beberapa hal. Pertama, dalam Penanggulangan Bencana; Kedua, dalam Pencegahan Bencana dan Ketiga, dalam Penegakan Peraturan. Koordinasi yang efektif antara Satpol PP dan Damkar sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat. Dengan bekerja sama, kedua instansi ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari bencana.

Untuk itu Satpol PP Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung. Agenda yang digelar di Hotel Puri Senyiur Samarinda ini diikuti hampir seluruh pejabat Damkar seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Kepala Satpol PP Kaltim, Munawwar mengatakan bahwa dalam pertemuan ini koordinasi di berbagai sektor dilakukan untuk menyamakan persepsi.

“Ini memang rapat yang harusnya digelar rutin untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama,” ujar Munawwar saat ditemui redaksi Selasar pada hari ini Selasa (23/7/2024).

Salah satu isu yang dibahas terkait anggaran. Memang secara rutin, masing-masing pemerintahan di daerah melakukan pelanggaran untuk instansinya. Namun dalam pertemuan ini juga dibahas apakah ada potensi anggaran dari sumber-sumber lainnya.

“Tapi namanya kolaborasi itu bisa saja ada support pembiayaan dilakukan dari pusat dan provinsi ke kabupaten,” tambahnya.

Penambahan dari segi pembiayaan kepada Damkar ini ia anggap wajar jika melihat tanggung jawab dan adanya tugas berupa penyelamat sesuai dengan amanat regulasi yang baru.

“Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan sarana prasarana ini yang disuarakan oleh pemerintah kabupaten melalui damkar. Sehingga tadi kami sarankan bisa ada bantuan keuangan (bankeu) spesifik,” imbuhnya.

Namun hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya konsistensi dari kepala daerah masing-masing melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kabupaten/kota, agar bagaimana bisa berkoordinasi dengan TAPD di provinsi.

Lalu, dalam rapat ini kami juga bahas bagaimana penyusunan peta rawan kebakaran sebagai database yang dipunya oleh damkar. Hal ini pun dianggap mendesak jika melihat adanya aset-aset negara yang nilainya triliunan yang ada di IKN.

“Perubahan-perubahan terjadi saat ini, yang dulu tidak ada gedung bertingkat sekarang sudah mulai banyak. Tentu harus ada perubahan SOP dan pelatihan-pelatihan khusus dari segi SDM. Untuk itu hal-hal yang belum terakomodir di pemerintah kabupaten/kota bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi,” tegasnya.

Hal ini pun dijelaskan Munawwar sudah ia komunikasikan dengan Sekda Kaltim saat digelarnya rapat pimpinan. Dan direncanakan akan ada sentralistik pelatihan di Badan Pengembahan Sumber Daya Manusa (BPSDM) Kaltim.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan