Ragam
DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Pembinaan Ormas untuk Kondusivitas Daerah
SELASAR.CO, Samarinda - Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim pada Minggu (11/05), dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan Forkopimda.
Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat perhatian nasional dan internasional. Oleh karena itu, stabilitas keamanan menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan pembangunan dan investasi di wilayah ini.
"Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan," ujar Rudy Mas’ud, menyoroti potensi gangguan dari ormas yang menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.
Lebih jauh, forum ini juga menegaskan peran Pemprov Kaltim sebagai fasilitator dalam merangkul seluruh unsur terkait—TNI, Polri, kejaksaan, serta intelijen—agar penanganan ormas yang meresahkan dapat dilakukan secara sistematis. Melalui Badan Kesbangpol, pendataan dan pembinaan terhadap ormas pun akan diperkuat untuk memastikan organisasi-organisasi tersebut dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan.
Berita Terkait
Sapto Setyo Pramono, yang turut hadir mewakili DPRD Kaltim, mendukung langkah-langkah ini. Menurutnya, forum ini menjadi wadah yang penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan kondisi daerah.
"Dengan adanya forum ini, kita bisa mengingatkan bahwa ormas dibentuk untuk membangun masyarakat, wilayah, dan negara. Jadi, niat baik tersebut perlu dijaga," kata Sapto.
Ia juga menekankan perlunya pemetaan terhadap ormas yang ada di Kaltim, guna memastikan mana yang benar-benar berperan sebagai mitra pembangunan dan mana yang berpotensi menimbulkan keresahan. DPRD bersama aparat hukum berkomitmen untuk menangani praktik ilegal seperti pungutan liar demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dengan langkah-langkah sinergis ini, diharapkan stabilitas sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur dapat semakin terjaga, mendukung pertumbuhan investasi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
