Ragam
DPRD Kaltim Dukung Program Gratispol, Desak Kepastian Teknis dan Payung Hukum
SELASAR.CO, Samarinda — Dukungan terhadap program pendidikan gratis bertajuk Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengalir. Namun, DPRD Kaltim menilai euforia masyarakat harus diimbangi dengan kejelasan teknis dan dasar hukum yang kuat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan bahwa implementasi Gratispol belum menunjukkan kejelasan detail. Ia mengingatkan pentingnya ketegasan mekanisme pendaftaran, pembiayaan, hingga kriteria penerima manfaat agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Pertanyaan di lapangan masih banyak. Apakah program ini benar-benar gratis untuk semua mahasiswa di Kaltim, atau hanya untuk keluarga tidak mampu? Ini belum jelas, bahkan bagi kami di DPRD,” kata Nurhadi.
Nurhadi juga menyoroti ambiguitas antara konsep kuliah gratis dan beasiswa. Ia mengatakan, jika disebut beasiswa, tentu harus melalui proses seleksi berdasarkan prestasi atau kondisi ekonomi. Namun, jika diklaim sebagai kuliah gratis bagi seluruh masyarakat, maka seharusnya berlaku tanpa syarat.
Berita Terkait
Kritik lain yang disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat-PPP itu menyangkut keterlibatan legislatif yang minim dalam pembahasan teknis, serta tidak adanya komunikasi formal terkait tim transisi pelaksana program. Ia menyebut hingga saat ini DPRD belum mengetahui siapa saja anggota tim tersebut.
“Kami dengar ada tim transisi, tapi siapa saja yang terlibat kami tidak tahu. Komunikasi dengan eksekutif belum optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketidakpastian penerapan program di Tahun Anggaran 2025, khususnya apakah hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru atau juga berlaku bagi mahasiswa aktif di semester lanjut.
Dalam rapat yang digelar pada Rabu, 4 Juni 2025, Nurhadi mendorong agar program Gratispol dilindungi dengan Peraturan Daerah (Perda) agar tidak bergantung pada keputusan kepala daerah semata. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjamin keberlangsungan program dalam jangka panjang.
“Kami menilai Gratispol adalah program yang bagus dan pro-rakyat. Tapi agar tidak berubah-ubah seiring pergantian kepemimpinan, maka perda harus segera disusun,” tegasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
