Antara Hukum dan Kebijakan: Polemik Hotman Paris vs Menteri Keuangan

Jumat, 03 Oktober 2025

Pada tanggal (08/09/2025) Menetri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah dilantik, Mentri Keuangan (Menkeu) yang baru saja dilantik untuk menggantikan Sri Mulyani. Purbaya telah membuat kebijakan pada tanggal (12/09/2025) yaitu dengan mengalokasikan keuangan sebesar Rp200 triliun ke Himbara. Purbaya mengeluarkan kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bunga deposito bank akan turun sehingga berdampak pada pendapatan mereka yang memiliki deposito. Dalam penyaluran dana Rp200 triliun ke Himbara, bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, sedangkan BTN menerima Rp25 triliun dan BSI menerima Rp10 triliun.

Kebijakan tersebut mendapatkan protes oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Bagi Hotman Paris, langkah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi langsung bagi para deposan yang sekarang lagi menghadapi penurunan bunga simpanan. Orang-orang yang memiliki deposito akan merasa penghasilan mereka berkurang karena kebijakan ini membuat likuiditas perbankan naik dan bunga deposito turun.

Tetapi, dalam Kebijakan yang dikeluarkan Purbaya dalam penurunan bunga deposito itu untuk mendorong orang-orang seperti Hotman Paris agar perekonomian dapat berjalan. Langkah ini dianggap menjadi strategi untuk mengurangi biaya pendanaan bank dan meningkatkan penyaluran kredit ke sektor produktif kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (22/9).

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang menyalurkan dana sebesar 200 triliun ke bank menurut saya adalah langkah yang strategis untuk memulai perkembangan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan Purbaya sesuai dengan prinsip kebijakan fiskal yang bertujuan agar anggaran negara digunakan secara efisien untuk memulihkan perekonomian tanpa meningkatkan inflasi. Pandangan Hotman Paris yang kurang setuju karena khawatir dana tersebut tidak terkelola dengan baik, saya rasa justru dengan disampaikan melalui bank, pengawasan bisa berjalan lebih transparan dan akuntabel. Jadi, risiko dana bisa diminimalkan. Kebijakan ini memang masih tergolong baru, jadi kita belum bisa melihat hasil akhirnya secara pasti. Saya rasa lebih baik kita tunggu dulu perkembangan dan kemajuannya, mengingat pemerintah sudah menunjukkan niat baik untuk membantu masyarakat melalui kebijakan ini.

Berita Terkait

Adannya kebijakan fiksal yang digunakan ini untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk menstabilkan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Kebijakan fiksal bertujuan untuk mengurangi inflasi dan ketidakstabilan ekonomi internasional, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong investasi sosial yang optimal. Manik et al mengatakan bahwa kebijakan fiksal dapat mempengaruhi agregat secara signifikan, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan dapat meningkat melalui kebijakan fiksal.

Polemik antara Hotman Paris dan Menteri Keuangan memang mengangkat isu penting terkait legalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada masyarakat kecil. Konflik ini mencerminkan ketidakpuasan sebagian pihak terhadap kebijakan fiskal yang dianggap kurang menguntungkan.

KMK Nomor 276 Tahun 2025 Diktum keenam, menyatakan bahwa dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito on call, yang dapat diambil kembali oleh pemerintah. Penempatan dana dilakukan melalui proses yang tidak melibatkan lelang dan memiliki jangka waktu enam bulan yang dapat diperpanjang. Secara berkala, kelima bank mitra yang menerima dana wajib melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Teori good governance mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Kebijakan fiskal melalui KMK Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan prinsip tersebut. Transparansi penting agar informasi keuangan publik tersedia lengkap dan tepat waktu, sementara akuntabilitas memastikan pembuat kebijakan bertanggung jawab kepada publik dan pengawas. Kolaborasi antara ahli ekonomi, pemerintah, dan parlemen sangat diperlukan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan anggaran, serta menyebarkan dampaknya secara menyeluruh agar kebijakan fiskal ini memberikan hasil positif jangka pendek maupun panjang.

Sebelum melakukan protes atau menyuarakan kekhawatiran, kita harus memberikan waktu dan kesempatan untuk melihat bagaimana kebijakan ini berjalan dan berdampak di lapangan. Karena kita harus menunggu hasil dan data yang jelas untuk menilai secara objektif. Pemerintah juga telah menerapkan mekanisme evaluasi yang transparan. Dengan seperti itu kita dapat menilai kemajuan kebijakan ini dengan data yang akurat.

Penulis:
Selvi Methia Cahyati
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Mulawarman

Editor: Awan